“Jangan Giring Opini, Mari Uji Fakta Secara Terbuka”

“Jangan Giring Opini, Mari Uji Fakta Secara Terbuka”

Kesehatan

• Keperwil ,
• , 02 April 2026

 

Padang Pariaman — Beredarnya surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati JKA di media sosial memicu reaksi dari berbagai kalangan, khususnya tenaga kesehatan dan pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Padang Pariaman. Isi surat tersebut dinilai sarat tudingan serius yang belum tentu terverifikasi kebenarannya.

Sejumlah pihak menilai bahwa kritik memang merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun menyampaikan tuduhan tanpa data dan bukti kuat justru berpotensi menyesatkan publik serta merusak kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan.

“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan bawa ke jalur resmi—inspektorat, dinas terkait, atau aparat penegak hukum. Jangan lempar isu di media sosial tanpa dasar yang jelas,” ujar salah satu sumber dari kalangan tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya.

Terkait tudingan bahwa ada intervensi rujukan pasien ke fasilitas tertentu, beberapa tenaga medis menegaskan bahwa mekanisme rujukan pasien diatur secara ketat berdasarkan indikasi medis dan sistem rujukan berjenjang, bukan atas kepentingan pribadi.

Selain itu, isu mengenai dugaan penyalahgunaan jabatan dan intervensi dalam pengangkatan tenaga kontrak juga dinilai sebagai hal serius yang harus dibuktikan secara objektif, bukan sekadar opini sepihak.

“Ini bukan persoalan kecil. Menyebut ada ‘pengkhianat’ dan praktik tidak etis tanpa bukti itu berbahaya. Bisa mencederai nama baik individu dan institusi,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk tetap bijak dalam menerima informasi di media sosial. Dalam era digital saat ini, informasi yang tidak diverifikasi sangat mudah menyebar dan memicu kegaduhan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri diharapkan dapat merespons isu ini secara terbuka dan transparan, dengan melakukan klarifikasi serta evaluasi internal jika memang ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kalau benar ada masalah, selesaikan dengan tegas. Tapi kalau tidak, maka perlu diluruskan agar tidak menjadi fitnah berkepanjangan,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Seruan pun muncul agar semua pihak mengedepankan etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, demi menjaga stabilitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak akan tercapai dengan saling tuding tanpa dasar, melainkan melalui kolaborasi, transparansi, dan keberanian mengungkap kebenaran secara bertanggung jawab.