SAYA TIDAK AKUI HAM ADA!” — DPR MELEDAK, KEMENHAM DIGUNCANG KASUS IBU SAUDAH Arisal Aziz Wakil Rakyat Sumbar 2 Semprot Menteri: “HAM Hanya untuk Penguasa?”

SAYA TIDAK AKUI HAM ADA!” — DPR MELEDAK, KEMENHAM DIGUNCANG KASUS IBU SAUDAH Arisal Aziz Wakil Rakyat Sumbar 2 Semprot Menteri: “HAM Hanya untuk Penguasa?”

Menteri HAM

• Keperwil ,
• , 09 April 2026

Jakarta — Pernyataan keras dan penuh emosi mengguncang ruang rapat! Seorang anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II H.Arisal Aziz  melontarkan kritik pedas yang langsung menyulut perhatian publik terhadap kinerja Kementerian HAM.

Dalam pernyataannya yang blak-blakan, ia mempertanyakan secara terbuka fungsi keberadaan lembaga HAM di Indonesia. Bahkan, dengan nada tegas, ia mengaku hingga kini belum melihat bukti nyata kehadiran HAM bagi rakyat kecil.

“Sampai hari ini saya belum jelas apa fungsi HAM ini! Saya tidak melihat HAM itu hadir untuk rakyat!” tegasnya lantang di hadapan pimpinan sidang dan Menteri terkait.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung realitas pahit yang terjadi di tengah masyarakat—mulai dari pengusiran warga dari tanah yang telah mereka tempati turun-temurun, hingga dugaan keberpihakan pada kepentingan perusahaan dibanding rakyat.

“Rakyat kita yang sudah beranak-pinak di sana sejak nenek moyangnya, justru diusir. Mereka jadi orang asing di tanah sendiri! Ini negara untuk siapa?” ucapnya dengan nada tinggi.

Sorotan utama diarahkan pada kasus Ibu Saudah di Sumatera Barat, yang disebutnya hingga kini belum mendapatkan perlindungan nyata dari lembaga HAM. Meski secara administrasi tercatat, namun di lapangan korban disebut masih mengalami intimidasi.

“Saya turun langsung ke dapil saya. Ibu Saudah masih diintimidasi! Kalau HAM tidak hadir di kasus ini, saya tidak akan mengakui HAM itu ada di Indonesia!” katanya dengan tegas.

Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Ia bahkan menantang Kementerian HAM untuk benar-benar turun tangan dan membuktikan kinerjanya di lapangan.

Meski keras dalam kritik, ia tetap memberikan sinyal dukungan jika memang ada langkah nyata. Ia menyatakan siap menjadi yang pertama menyetujui penambahan anggaran, asal HAM benar-benar bekerja untuk rakyat.

“Kalau HAM hadir untuk rakyat, saya yang pertama angkat tangan dukung anggarannya!” ujarnya.

Pernyataan ini langsung menyulut perhatian luas, terutama di media sosial. Banyak pihak menilai apa yang disampaikan tersebut merupakan suara hati masyarakat yang selama ini merasa belum mendapatkan keadilan.

Kini, publik menunggu langkah konkret dari Kementerian HAM. Apakah kritik keras ini akan menjadi titik balik, atau justru kembali tenggelam tanpa perubahan?

Satu hal yang pasti: rakyat menuntut bukti, bukan sekadar janji. HAM harus hadir—atau kepercayaan akan runtuh!