DRAMA MENUJU PILWANA! Kursi Wali Nagari Dipertanyakan, Haruskah Ditebus dengan Anggaran Fantastis?

DRAMA MENUJU PILWANA! Kursi Wali Nagari Dipertanyakan, Haruskah Ditebus dengan Anggaran Fantastis?

Pilwana

• Keperwil ,
• , 05 April 2026

PADANG PARIAMAN – Menjelang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 27 Juni 2026, suhu politik di tingkat nagari mulai terasa semakin hangat. Di tengah antusiasme masyarakat menyambut pesta demokrasi di 74 nagari, muncul satu pertanyaan besar yang menjadi perbincangan publik: apakah peserta Pilwana harus mengeluarkan anggaran fantastis demi meraih kemenangan?

Pilwana sejatinya adalah momentum untuk memilih pemimpin terbaik bagi nagari, bukan arena adu kekuatan modal. Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa biaya politik menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para calon.

Mulai dari kebutuhan sosialisasi, pemasangan alat peraga, pertemuan dengan masyarakat, hingga mobilisasi tim sukses, seluruhnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Perspektif yang berkembang di tengah masyarakat menyebut bahwa biaya kontestasi kerap membengkak hingga mencapai angka yang fantastis, terutama bila persaingan antarcalon berlangsung ketat.

Pertanyaan yang lebih serius kemudian muncul: apakah untuk menang, seorang calon harus melakukan sesuatu yang “di luar nalar”?

Yang dimaksud di luar nalar tentu bukan sekadar bekerja keras dan turun langsung ke masyarakat, tetapi tindakan yang berpotensi melanggar etika, norma sosial, bahkan aturan hukum, seperti praktik politik uang, janji-janji berlebihan, atau pengeluaran yang tidak rasional demi memengaruhi pilihan masyarakat.

Padahal, esensi demokrasi di tingkat nagari adalah adu gagasan, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, dan kepercayaan publik.

Pengeluaran besar yang tidak terukur justru dikhawatirkan akan memicu pola pikir “balik modal” setelah calon terpilih, yang pada akhirnya bisa berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan nagari.

Banyak tokoh masyarakat menilai bahwa Pilwana tidak seharusnya menjadi ajang yang menguras sumber daya secara berlebihan.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang dekat, jujur, dan mampu bekerja, bukan yang paling besar biaya kampanyenya,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Pilwana serentak yang akan digelar Juni nanti menjadi ujian kedewasaan demokrasi nagari. Pemerintah daerah sendiri telah menekankan pentingnya profesionalisme, netralitas panitia, dan pemahaman aturan agar proses berjalan aman serta demokratis.

Pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ditentukan oleh seberapa besar uang yang dikeluarkan, melainkan oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil diraih melalui kerja nyata dan integritas.

Kalau Anda mau, saya bisa bantu buatkan headline versi bombastis dan provokatif ala portal politik lokal agar lebih “menggigit” untuk tayang di media online.