Geger Tanah 15 Hektare di Jalan Unggas Pekanbaru, H. Moh Tulus Klaim Lahannya Diserobot Developer dan Yayasan

Geger Tanah 15 Hektare di Jalan Unggas Pekanbaru, H. Moh Tulus Klaim Lahannya Diserobot Developer dan Yayasan

KASUS TANAH

• admin ,
• , 11 Agustus 2026

PEKANBARU — Persoalan kepemilikan lahan seluas kurang lebih 15 hektare di Jalan Unggas, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, mencuat ke permukaan setelah pemilik tanah, H. Moh Tulus, mengungkap adanya dugaan penguasaan sebagian lahannya oleh pihak lain.

Di tengah hamparan lahan yang masih dipenuhi semak dan tumbuhan liar, sejumlah pihak turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi tanah sekaligus menggali informasi mengenai status dan riwayat lahan tersebut.

Menurut keterangan H. Moh Tulus selaku pemilik tanah, lahan tersebut masih menggunakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai dokumen yang menjadi dasar penguasaan tanah. Ia mengaku sebagian dari lahan miliknya kini telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menurutnya tidak memiliki kepentingan maupun hak atas tanah tersebut.

Persoalan semakin mencuat setelah sekitar 1 hektare lahan, menurut keterangan pemilik, diduga telah dikuasai oleh sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan pengembangan lahan atau developer.

H. Moh Tulus juga menyebut sekitar 1 hektare lainnya telah diambil alih untuk kepentingan sebuah yayasan dan kemudian dibangun sebuah masjid di atas lahan tersebut.

Kondisi tersebut kini menjadi perhatian karena total luas lahan yang diklaim sebagai milik H. Moh Tulus mencapai kurang lebih 15 hektare.

Penelusuran lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tanah dan mendapatkan keterangan dari pihak yang berkaitan.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima Satgasus KPK Tipikor News bersama Jon dan H. Moh Tulus terlihat berada di lokasi. Mereka melakukan pengamatan, berdiskusi, serta mencermati kondisi lahan yang menjadi objek persoalan.

Kehadiran H. Moh Tulus secara langsung menjadi bagian penting dalam proses penggalian informasi karena dirinya merupakan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah.

Sejumlah informasi disampaikan langsung di lokasi, sementara pihak lainnya mencermati kondisi fisik tanah dan lingkungan di sekitarnya.

Diperlukan dokumen, riwayat penguasaan, batas-batas tanah, keterangan saksi, serta klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut.

Karena itu, peninjauan langsung menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sebenarnya.H. Moh Tulus dalam keterangannya meminta agar persoalan tanah tersebut dapat ditelusuri secara serius dan terbuka.Ia berharap tidak ada pihak yang mengambil keuntungan atau menguasai tanah yang menurutnya merupakan hak miliknya tanpa dasar yang jelas.

Bagi Satgasus KPK Tipikor News, setiap informasi yang diterima harus melalui proses penelusuran dan konfirmasi.Tidak boleh hanya mengandalkan informasi sepihak.Tidak boleh pula langsung menarik kesimpulan sebelum seluruh pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan menyampaikan keterangan.Karena itu, peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat kondisi secara langsung, mendengarkan keterangan pemilik tanah, serta menjadi bagian dari proses pengumpulan informasi awal.Dokumen kepemilikan, status SKGR, batas lahan, riwayat penguasaan, serta dasar penggunaan sebagian lahan menjadi hal-hal penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Klaim mengenai penguasaan sekitar 1 hektare oleh pihak yang disebut developer serta sekitar 1 hektare yang telah dimanfaatkan yayasan untuk pembangunan masjid menjadi bagian paling menarik perhatian dalam persoalan ini.

Namun, seluruh klaim tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut, termasuk pihak developer, yayasan, serta pihak lain yang merasa memiliki dasar hak atas lahan tersebut.

Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada siapa yang mengklaim sebagai pemilik, tetapi harus ditelusuri berdasarkan dokumen dan fakta hukum yang dapat diverifikasi.

Lahan seluas kurang lebih 15 hektare di kawasan Jalan Unggas, Simpang Tiga, Pekanbaru, kini menjadi perhatian setelah pemiliknya menyampaikan persoalan penguasaan sebagian lahan kepada tim yang turun melakukan penelusuran.

H. Moh Tulus berharap persoalan tersebut dapat menemukan titik terang.Ia menginginkan adanya kejelasan mengenai siapa yang menguasai lahan, atas dasar apa penguasaan tersebut dilakukan, serta bagaimana status masing-masing bagian tanah berdasarkan dokumen yang dimiliki para pihak.

Kehadiran Panglima Satgasus bersama tim di lokasi menegaskan bahwa informasi yang diterima tidak berhenti di atas meja.Lokasi didatangi. Kondisi dilihat. Keterangan didengar. Dokumen harus diperiksa. Dan pihak-pihak terkait perlu dikonfirmasi.

Sebab, persoalan pertanahan merupakan masalah serius yang menyangkut hak kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan kepastian hukum.

Setiap pihak yang disebut dalam persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dasar hak atau dokumen yang mereka miliki

Dari Jalan Unggas, Simpang Tiga, Pekanbaru, persoalan tanah seluas kurang lebih 15 hektare ini kini memasuki babak penelusuran.Di satu sisi, H. Moh Tulus menyatakan dirinya sebagai pemilik dan menunjukkan dasar penguasaan berupa SKGR.Di sisi lain, terdapat klaim mengenai sebagian lahan yang telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain.

 

Bagaimana sebenarnya riwayat tanah tersebut?

Atas dasar apa sebagian lahan dikuasai dan dimanfaatkan?

Dan yang paling penting:

Apakah seluruh penguasaan tersebut memiliki dasar hukum dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membutuhkan verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi lebih lanjut.

“Dari lapangan, fakta dicari. Dari dokumen, kebenaran diuji. Dari setiap pihak, keterangan diklarifikasi.”

“Satgasus KPK Tipikor News hadir untuk menelusuri informasi, mendengarkan suara masyarakat, dan mengawal proses klarifikasi secara proporsional.”

“Karena di balik setiap bidang tanah, bukan hanya ada nilai ekonomi—tetapi ada hak, sejarah, dan kepastian hukum yang harus dihormati.”