Nelayan Kampung Limbung Klarifikasi Isu Kelangkaan Solar Bersubsidi

Nelayan Kampung Limbung Klarifikasi Isu Kelangkaan Solar Bersubsidi

Nelayan Kampung Limbung Klarifikasi Isu Kelangkaan Solar Bersubsidi

Nelayan Kampung Limbung Klarifikasi Isu Kelangkaan Solar Bersubsidi, Sebut Kondisi Distribusi Tetap Normal

 

MENTOK, BANGKA BARAT – Sejumlah nelayan di Kampung Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya kesulitan nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) setempat.

 

Para nelayan menilai informasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Mereka menyatakan bahwa distribusi solar bersubsidi hingga saat ini masih berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan instansi terkait.

 

Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menjelaskan bahwa kebutuhan solar untuk kegiatan melaut selama ini masih dapat dipenuhi melalui sistem penyaluran yang berlaku.

 

"Selama ini kami memperoleh solar melalui mekanisme yang jelas. Nelayan yang terdaftar telah memiliki barcode yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan sebagai dasar penyaluran BBM bersubsidi. Karena itu, kami tidak melihat adanya kendala signifikan dalam memperoleh solar untuk kebutuhan melaut," ujarnya.

 

Para nelayan menjelaskan bahwa penerapan sistem barcode merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Melalui sistem tersebut, data penerima dapat diverifikasi sehingga proses distribusi menjadi lebih tertib, transparan, dan terkontrol. Mereka juga menyampaikan bahwa alokasi BBM bersubsidi telah diatur oleh dinas terkait dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing nelayan, dengan rata-rata kuota sekitar 450 liter per bulan.

 

Selain itu, para nelayan menegaskan bahwa aktivitas penangkapan ikan masih berlangsung normal dan tidak mengalami gangguan akibat keterbatasan pasokan solar bersubsidi.

 

"Kami berharap informasi yang beredar dapat disampaikan secara akurat dan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Informasi yang kurang tepat berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru terhadap SPDN maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran BBM bersubsidi," ujar nelayan lainnya.

 

Menurut mereka, apabila terdapat keluhan atau kendala yang dialami oleh individu tertentu, hal tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang tersedia dan didukung oleh data yang jelas agar dapat ditindaklanjuti secara tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

 

Para nelayan juga berharap masyarakat memperoleh informasi yang berimbang, objektif, dan telah melalui proses verifikasi yang memadai. Mereka menilai hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mendukung kelancaran program penyaluran BBM bersubsidi bagi sektor perikanan.

 

"Sejauh yang kami alami, kebutuhan solar untuk melaut masih dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berdasarkan fakta sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat nelayan," tegas mereka.

 

Hingga saat ini, nelayan Kampung Limbung tetap menjalankan aktivitas penangkapan ikan sebagaimana biasa dan berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat terus berlangsung dengan lancar guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan serta perekonomian masyarakat pesisir.