SKANDAL LAHAN HIJAU BINTAN MELEDAK! SINERGI ATAU SEKADAR FORMALITAS? RAKYAT MENJERIT, MAFIA TANAH DISEBUT BERKELIARAN

SKANDAL LAHAN HIJAU BINTAN MELEDAK! SINERGI ATAU SEKADAR FORMALITAS? RAKYAT MENJERIT, MAFIA TANAH DISEBUT BERKELIARAN

BINTAN

SKANDAL LAHAN HIJAU BINTAN MELEDAK! SINERGI ATAU SEKADAR FORMALITAS? RAKYAT MENJERIT, MAFIA TANAH DISEBUT BERKELIARAN

 

Pertemuan antara dengan Kantor yang diklaim sebagai ajang silaturahmi dan sinergi justru memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, di balik bahasa manis “kolaborasi”, tersimpan keluhan keras rakyat soal perubahan status lahan yang dinilai janggal—dari putih tiba-tiba jadi hijau!

Fenomena ini bukan sekadar teknis tata ruang. Ini menyangkut masa depan pembangunan dan nasib masyarakat lokal. Banyak pihak menilai, perubahan status lahan yang terlalu luas menjadi “hijau” justru menghambat investasi dan memperlambat pembangunan, sementara rakyat hanya bisa jadi penonton.

ADV secara tegas mendorong Kepala BPN Bintan, , agar tidak sekadar menerima aspirasi, tapi berani membawa persoalan ini ke tingkat pusat, yakni ATR/BPN RI. Dorongan ini muncul karena tekanan publik yang semakin keras—masyarakat ingin kejelasan, bukan janji.

Namun di balik itu semua, muncul kritik pedas:

? Apakah “sinergi” ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya sekadar seremoni tanpa solusi nyata?

SENGKETAANAH MAKIN LIAR, RAKYAT LAMA TERPINGGIRKAN

Sorotan tak berhenti di Bintan. Di , masalah lebih pelik justru terjadi. Sengketa tanah kian menggila—tumpang tindih kepemilikan membuat masyarakat yang sudah tinggal sejak tahun 70-an kehilangan hak atas tanah mereka sendiri!

Ironisnya:

  • Banyak lahan kini dikuasai pihak luar daerah
  • Bukti lama seperti alas hak sering diabaikan
  • Sistem malah lebih mengedepankan SHM dan AJB, padahal secara hukum AJB bukan bukti kepemilikan mutlak

Ini bukan sekadar kesalahan administrasi—ini indikasi carut-marut sistem pertanahan.

MAFIA TANAH DISEBUT LIBATKAN OKNUM!

Pernyataan paling menggetarkan datang dari Wisnu: “Ada dugaan mafia tanah dimainkan oleh oknum, bahkan melibatkan unsur RW hingga pihak internal!”

Jika ini benar, maka ini bukan lagi masalah kecil—ini kejahatan terstruktur yang merampas hak rakyat secara sistematis.

 

Wisnu mendesak untuk turun langsung ke lapangan. Ia menegaskan, laporan di atas meja sering terlihat “aman”, tapi fakta di lapangan berbeda jauh.

“Kalau hanya lihat peta umum, semua terlihat baik-baik saja. Tapi coba cek peta kadastral—di situlah masalah sebenarnya terbongkar!

Kini masyarakat Bintan dan Tanjung Pinang menunggu bukti, bukan retorika. Pertemuan dan sinergi tidak akan berarti apa-apa jika:

  • Status lahan masih misterius
  • Sengketa terus berlarut
  • Mafia tanah tetap bebas bermain

Kalau aparat serius, bereskan! Kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau mulai melawan!

Ini bukan sekadar soal tanah—ini soal keadilan!