TOMY CHANDRA ANGKAT BICARA SOAL ISTILAH "LONDO IRENG": "JANGAN SALAH SASAR, PERS DAN LSM BUKAN MUSUH NEGARA!"
TOMY CHANDRA ANGKAT BICARA SOAL ISTILAH "LONDO IRENG": "JANGAN SALAH SASAR, PERS DAN LSM BUKAN MUSUH NEGARA!"
LONDO IRENG
7
Pimpinan Umum Media KPKNEWS INDO Tegaskan Kebebasan Pers Adalah Pilar Demokrasi, Kritik Bukan Kejahatan Melainkan Bentuk Pengawasan Publik
JAKARTA – Pernyataan Pimpinan Umum Media KPKNEWS INDO, Tomy Chandra, kembali menjadi perhatian publik setelah menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan istilah "Londo Ireng" yang belakangan dikaitkan dengan kalangan jurnalis dan organisasi masyarakat sipil.
Menurut Tomy Chandra, penyematan istilah tersebut kepada wartawan maupun LSM tidaklah tepat, baik dari sisi sejarah maupun substansi. Ia menilai bahwa insan pers dan organisasi masyarakat sipil merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang berfungsi menjalankan kontrol sosial, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
"Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik. Tugasnya menyampaikan fakta, melakukan kontrol sosial, dan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kritik yang disampaikan secara profesional bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan bagian dari demokrasi yang sehat," tegas Tomy Chandra.
Jangan Salah Memaknai Kritik
Tomy menilai bahwa kritik yang lahir dari kerja jurnalistik maupun advokasi masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman terhadap kekuasaan.
Menurutnya, demokrasi yang kuat justru membutuhkan pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab agar kebijakan publik dapat diawasi secara objektif.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi dan menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Londo Ireng" Tidak Layak Dilekatkan kepada Pers
Dalam pandangannya, istilah "Londo Ireng" lebih tepat dimaknai sebagai kritik terhadap siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, menindas rakyat, atau membungkam suara masyarakat, bukan ditujukan kepada profesi wartawan ataupun aktivis yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai koridor hukum.
Tomy mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menggeneralisasi atau memberi stigma negatif kepada profesi tertentu tanpa memahami peran dan tanggung jawab yang mereka emban.
Pers dan LSM Adalah Mitra Demokrasi
Lebih lanjut, Tomy Chandra mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati peran pers dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati serta keterbukaan terhadap kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab.
Kontrol Sosial Demi Kepentingan Publik
Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya perhatian publik terhadap isu tata kelola pemerintahan, Tomy menegaskan bahwa kritik yang berbasis fakta merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi.
"Pers bukan lawan pemerintah. Pers adalah mitra kritis yang membantu memastikan penyelenggaraan negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan ruang bagi kebebasan berekspresi sekaligus tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Pers yang profesional, independen, dan berpegang pada etika jurnalistik diharapkan terus menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komentar via Facebook